KAJIAN UKMPR: Contract Farming: Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Pangan dan Stabilitas Ekonomi Harga Pasar untuk Mewujudkan Good Governance

Salam Riset!!! Sukses!!! Hallo guys, kali ini kajian UKMPR kembali hadir nih. Nah buat hari ini ada kajian menarik dari sahabat kita yang berjudul:

 

Contract Farming: Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Krisis Pangan dan Stabilitas Ekonomi Harga Pasar untuk Mewujudkan Good Governance

 

Karya: Syaif Fatchurrozi

Prodi: Ilmu Politik 2023

Tema: Politik

 

Yuk disimak!

Semoga bermanfaat..

 

Tahukah kalian bagaimana Contract Farming dapat mendukung latar belakang Indonesia sebagai negara agraris?

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam mendorong perekonomian negara. Dengan demikian, hasil pertanian menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Indonesia, tak terkecuali beras. Beras menjadi kebutuhan pangan yang paling utama bagi masyarakat Indonesia saat ini. Kebutuhan masyarakat yang tinggi akan beras, sering kali menjadikan harga beras semakin naik. Di sisi lain, petani tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan dari penjualan gabah kering. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, contract farming menjadi solusi terbaik.

 

Apa sih pengertian dari Contract Farming itu sendiri?

Contract Farming (Usaha Pertanian Kontrak) merupakan pengintegrasian suatu sistem pertanian antara pemilik modal dengan petani kecil menuju sistem pasar yang kompleks yang dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan tertentu. Kesepakatan antara dua pihak tersebut saling memberikan keuntungan satu sama lain, yaitu pemilik modal memiliki kepastian suplai bahan pangan dari petani dan petani mendapatkan kepastian harga dari pembelian bahan pangan. Dengan adanya contract farming, stok beras di pasaran dapat tercukupi sehingga harga beras menjadi stabil. Contract farming juga dinilai dapat menjadi instrumen bagi perkembangan teknologi pertanian, menciptakan stabilitas ekonomi melalui distribusi pendapatan, dan dapat mendukung laju modernisasi pertanian. Namun, contract farming juga memiliki kelemahan yaitu dapat memarginalkan petani yang mana petani kurang leluasa dalam mengatur proses produksi menjadi barang jadi sehingga mengakibatkan petani kehilangan kemandirian dan terjadi kondisi ketergantungan terhadap pemilik modal. Hal ini dikarenakan kontrol proses produksi dikerjakan oleh pemilik modal melalui penyerahan hasil produksi.

 

Bagaimana proses terjadinya Contract Farming dalam mewujudkan Good Governance?

Dalam contract farming kedua pihak memiliki sumber daya yang dimiliki masing- masing. Pihak pertama adalah petani yang bertindak untuk memproduksi padi menjadi barang setengah jadi dalam bentuk gabah kering panen. Sumberdaya yang dimiliki oleh petani adalah lahan dan tenaga kerja. Pihak kedua adalah pemilik modal yang bertindak untuk mengolah gabah kering panen menjadi beras kemasan yang siap untuk dipasarkan ke seluruh daerah. Pihak pemilik modal dapat berupa perusahaan negara, swasta, atau gabungan antara keduanya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemilik modal adalah modal, nama/merek dagang, dan jaminan pasar. Selain jaminan pembelian gabah kering panen dari pemilik modal, pemilik

modal juga menyediakan fasilitas penunjang seperti supervisi, kredit, input produksi, peminjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan teknis lainnya.

Bagaimana proses terjadinya Contract Farming dalam mewujudkan Good Governance?

Dalam contract farming kedua pihak memiliki sumber daya yang dimiliki masing- masing. Pihak pertama adalah petani yang bertindak untuk memproduksi padi menjadi barang setengah jadi dalam bentuk gabah kering panen. Sumberdaya yang dimiliki oleh petani adalah lahan dan tenaga kerja. Pihak kedua adalah pemilik modal yang bertindak untuk mengolah gabah kering panen menjadi beras kemasan yang siap untuk dipasarkan ke seluruh daerah. Pihak pemilik modal dapat berupa perusahaan negara, swasta, atau gabungan antara keduanya. Sumber daya yang dimiliki oleh pemilik modal adalah modal, nama/merek dagang, dan jaminan pasar. Selain jaminan pembelian gabah kering panen dari pemilik modal, pemilik

modal juga menyediakan fasilitas penunjang seperti supervisi, kredit, input produksi, peminjaman atau penyewaan mesin, dan bantuan teknis lainnya.

Bagaimana contoh penerapan Contract Farming di negara Indonesia itu sendiri?

Konsep contract farming pernah dilakukan oleh Anies Baswedan semasa dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies Baswedan menjalankan kebijakan contract farming melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya dan berhasil melakukan kerja sama dengan 8 daerah yang memiliki Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kebijakan ini sukses dijalankan karena Jakarta mengalami surplus beras hingga dapat melakukan impor beras ke negara Arab Saudi.

 

Tak terasa sudah sampai kalimat penutup. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca kajian UKMPR. Selamat menjalani hari dengan penuh semangat dan kegembiraan and see you next time.

 

Daftar Pustaka

Fauzan, A. M. 2023. Anies ingin terapkan “contract farming” jamin hasil panen petani.

URL:https://www.antaranews.com/berita/3885798/anies-ingin-terapkan-contract- farming-jamin-hasil-panen-petani. Diakses tanggal 18 April 2024.

Prihantoro,      B.     2024.     Kenaikan      Harga     Beras      Membuat      Petani      Kesulitan.

URL:https://www.rri.co.id/wawancara/579963/kenaikan-harga-beras-membuat- petani-kesulitan. Diakses tanggal 18 April 2024.

Rustiana, F., Sjaifudian, H., & Gunawan, R. 1997. Mengenal usaha pertanian kontrak (contract farming). Akatiga. Bandung.

Tolok, A. D. 2022. Perdana!Anies Lepas Ekspor 19 Ton Beras ke Arab Saudi. URL: https://jakarta.bisnis.com/read/20220521/77/1535394/perdana-anies-lepas-ekspor-19- ton-beras-ke-arab-saudi. Diakses tanggal 18 April 2024.

Wijaya, L. D., & Dewi, C. M. T. 2021. PT Food Station Kerja Sama 8 Daerah untuk Pasok Kebutuhan Beras Warga Ibu Kota. URL:https://metro.tempo.co/read/1454455/pt-food- station-kerja-sama-8-daerah-untuk-pasok-kebutuhan-beras-warga-ibu-kota. Diakses tanggal 18 April 2024.